• Kamis, 1 Desember 2022

TRANSFORMASI DIGITAL UMKM BISA MENJADI PENYEDIA BARANG/JASA MELALUI DIGIPAY-MARKETPLACE PEMERINTAH

- Rabu, 12 Oktober 2022 | 21:56 WIB
Transformasi Digital UMKM Bisa Menjadi Penyedia Barang dan Jasa Melalui Digiplay- Marketplace Pemerintah (KPPN Tahuna)
Transformasi Digital UMKM Bisa Menjadi Penyedia Barang dan Jasa Melalui Digiplay- Marketplace Pemerintah (KPPN Tahuna)

 

Penulis:

Wahono - Kepala Seksi Vera-KI KPPN Tahuna

 

BIBIRPASIFIK.COM-Perkembangan teknologi yang begitu dahsyat telah memorak-porandakan proses bisnis pada berbagai sendi kehidupan yang selama ini berjalan. Menjamurnya e-commerceatau perdagangan digital, telah mengubah pola belanja masyarakat, menjadikanaktivitas transaksi secara konvensionaldi pertokoan sepi pengunjung atau bahkan harus gulung tikar. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada sektor privat, tetapi juga pada sektor publik sehingga sektor publik juga harus berbenah untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tergerus zaman.

Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 telah mengakibatkan pembatasan interaksi masyarakat secara langsung. Semua kegiatan harus dilaksanakan secara online, tanpa tatap muka. Semua serba online, “dipaksa” mengikuti perkembangan dengan memaksimalkan teknologi informasi dan dilaksanakan secara masif dan berdampak pada pola hidup masyarakat. Kondisi ini juga dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah dalam rangkapelaksanaan tugas sehari-hariuntuk tetap menjaga kualitas tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran, setiap Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga melakukan kegiatan rutin yaitu pengadaan barang dan jasa. Kondisi pandemi ini juga menjadi momentum bagi satuan kerja untuk memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan pengadaan barang dan jasa tanpa tatap muka. Program Digital Payement-Marketplace pemerintah merupakan sebuah inovasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memudahkan satker dalam merealisasikan belanja negara secara online.Program tersebut merupakan respon atas perkembangan perubahan pola belanja yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah dengan prinsip efektivitas, efisien, dan akuntabel, seiring dengan perkembangan transaksi di pasar yang sudah menjadi pola gaya hidup belanja di masyarakat.

Baca Juga: Polnustar Buat Pembinaan PHBS DI SDN Inpres Enemawira

Presiden Joko Widodo pada saat penyampaian Nota Keuangan APBN 2021 memberikan arahan bahwa salah satu arah kebijakan APBN 2021 adalah mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Arus deras perkembangan teknologi salah satu dampaknya adalah munculnya berbagai e-commerse yang berdampak pada transaksi konvesional di tokocenderung berkurang karena sepi pengunjung atau bahkan tutup.Selain itu, dampak dari pandemi covid-19 juga semakin membuat para pelaku usaha terpuruk.

Seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo, sektor publik berbenah, penyesuaian sistem pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN terus dilakukan. Inovasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan mengoptimalkan teknologi informasi melalui modernisasi dan digitalisasi sistem pembayaran pemerintah. Sistem pembayaran pemerintah untuk memfasilitasi transaksi penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan APBN dikenal dengan istilah, antara lain:

Halaman:

Editor: Jay Bawole

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Astaga! Sule Digugat Cerai Istrinya

Jumat, 8 Juli 2022 | 19:39 WIB

Fyp Di TikTok Lagu Thailand Sucat Pelaat Boog

Jumat, 17 Juni 2022 | 16:00 WIB

Bermimpi Hewan Anjing? Ini Artinya !

Minggu, 12 Juni 2022 | 22:59 WIB
X