RUU KUHP Menghapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Dalam UU ITE

BIBIRPASIFIK.COM – Kabar baik, pasal 27 dan 28 terkait pencemaran nama baik dan penghinaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dihapus melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Penghapusan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dalam UU ITE tersebut, telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada rapat paripurna tingkat I terkait  Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/11/2022).

 Baca Juga: Jelang Laga Terakhir Fase Grup C Piala Dunia 2022, Kapten Tim Argentina Lionel Messi Mendapat Ancaman

"Untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap maka ketentuan-ketentuan di dalam UU ITE itu kami masukkan dalam RKUHP, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian, dengan sendiri mencabut ketentuan-ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam undang-undang ITE, apa lagi kedua pasal tersebut sering disebut “pasal karet”, “ Kata Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej usai mengikuti rapat dikutip dari siaran pers.

Selain, pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, juga terkait dengan pidana  mati, dimana dalam KUHP baru pidana mati dijatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan.